Mamuju — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Matos Mamuju, Senin malam, 22 Desember 2025.
Pelatihan tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan diikuti oleh unsur pengurus PKK dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat serta jajaran pengurus TP PKK Provinsi Sulbar.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal krusial bagi pengurus PKK, terutama dalam hal kemampuan komunikasi dan public speaking. Ia menilai, pengetahuan yang baik harus dibarengi dengan cara penyampaian yang efektif agar pesan dapat diterima dengan optimal oleh masyarakat.
“Pengetahuan yang tinggi tidak akan berdampak maksimal jika tidak disampaikan dengan cara yang baik. Dalam organisasi dan ruang publik, kemampuan berbicara menjadi kunci,” ujar Suhardi Duka.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembekalan keprotokoleran, mengingat PKK kerap mewakili daerah dalam berbagai agenda regional maupun nasional. Menurutnya, penampilan, tata busana, hingga etika dalam acara resmi perlu disesuaikan agar mencerminkan identitas dan citra daerah.
“PKK sering tampil membawa nama Sulawesi Barat. Maka etika, sikap, hingga penampilan harus selaras dengan konteks kegiatan yang dihadiri,” jelasnya.
Gubernur Suhardi Duka turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD Sulbar atas dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan serius, terlebih dengan kehadiran narasumber berpengalaman dari Jakarta.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, mengungkapkan bahwa pelatihan ini juga dirangkaikan dengan penyampaian hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pemahaman, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat komitmen pengurus PKK dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
“Pelatihan ini bertujuan agar seluruh pengurus memiliki persepsi yang sama dalam mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK secara konsisten dan berkelanjutan,” tutur Harsinah.
Ia menambahkan, PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena gerakannya berawal dari keluarga dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara PKK dan pemerintah daerah harus terus diperkuat, salah satunya melalui Program PASTIPADU.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong penanganan berbagai persoalan keluarga secara terpadu, mulai dari penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Dengan peningkatan kapasitas pengurus dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis PKK dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga di Sulawesi Barat,” pungkasnya.